Pusat JDIHN Dorong Pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Timur

Surabaya – (15/10).Bertempat di Ruang Pertemuan Bakorwil Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan rapat penguatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021 (peserta terbagi dalam 4 wilayah) dan dihadiri oleh Kepala Bagian Produk Hukum Provinsi Ibu Sri Nurwidayati, Kasubag dokumentasi dan informasi hukum Bapak M. Syafaat Djauhari, Perwakilan Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengelola JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Kabupaten/Kota. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum Bapak Diden Priya Utama. Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Kegiatan, yang menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang JDIHN. “Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan seluruh anggota JDIH yang sudah terintegrasi di Provinsi Jawa Timur dapat bangkit menjadi anggota JDIHN dengan pengelolaan JDIH terbaik di tingkat nasional dan dapat memberikan pelayanan informasi hukum yang lebih baik,” ungkap M. Syafaat Djauhari. Kepala Bagian Produk Hukum Provinsi Sri Nurwidayati, dalam membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa kegiatan ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH dan kewajiban anggota untuk melakukan pelaporan tahunan terkait pengelolaan JDIH melalui aplikasi e-report. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum, yang menyampaikan kondisi terkini dan perkembangan JDIH di lingkungan Provinsi Jawa Timur pasca terintegrasi 100%. Selanjutnya pemaparan tentang Pengamanan dan Pengelolaan Website JDIH oleh perwakilan Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab seputar bahan paparan baik dari Pusat JDIHN maupun Diskominfo Provinsi Jawa Timur, serta beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola JDIH.