Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian bertekad untuk membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan mengintegrasikannya dengan Portal JDIHN.GO.ID. Hal ini disampaikan oleh Hurdiansyah Is Nursal, Kepala Biro Hukum BARANTIN, dalam kunjungannya ke Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Selasa, 2 Juli 2024, di ruang rapat Hardjito.

Kepala Pusat JDIHN, Jonny P. Simamora, menyambut baik rencana tersebut. "Kami sangat mendukung pembentukan JDIH di BARANTIN, terlebih dengan peran strategis Barantin sebagai garda terdepan dalam perlindungan keselamatan, kesehatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan sekaligus sebagai alat ekonomi perdagangan dunia yang sangat penting," tegas Jonny.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) merupakan salah satu anggota JDIH. Kehadiran JDIH di BARANTIN diharapkan memberikan manfaat dalam penyebarluasan dokumen hukum yang diterbitkan oleh BARANTIN kepada pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. "Dukungan pimpinan sangat diharapkan untuk mendorong pengembangan JDIH sehingga semakin membantu tugas dan fungsi (tusi) BARANTIN serta membawa nilai manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas", pesan Jonny.

Kunjungan audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan laman JDIH BARANTIN dan pemenuhan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019.