KEPALA PUSAT JDIHN DUKUNG PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DI 11 FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Pusat JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memainkan peran kunci dalam upaya Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mencanangkan pembangunan zona integritas di seluruh fakultas dan sekolah. Dukungan Pusat JDIHN diberikan dengan menghadiri cara yang digelar ITB dan berlangsung di Aula Barat ITB pada 28 November serta dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Mohammad Abduh, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Chatarina Muliana, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Kepala Pusat JDIHN, Nofli, dan beberapa pejabat dari wilayah Jawa Barat. Turut hadir pula para dekan dari 12 Fakultas/Sekolah ITB dan perwakilan mahasiswa. Mohammad Abduh, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, menyampaikan urgensi pembangunan Zona Integritas sebagai bagian integral dari Reformasi Birokrasi di ITB. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola perguruan tinggi, menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan harapan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Chatarina Muliana, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, memberikan apresiasi atas komitmen ITB dalam pencanangan Zona Integritas sebagai langkah konkret menuju kampus berintegritas. Ini dianggap sebagai tanggung jawab ITB sebagai bagian dari Pemerintahan yang harus melaksanakan reformasi birokrasi. Nofli, Kepala Pusat JDIHN, memberikan penguatan terkait "Peran JDIHN Dalam Pembangunan ZI Menuju WBK Di Perguruan Tinggi". Dalam orasinya, Nofli menyoroti manfaat JDIHN sebagai wadah dokumen dan informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat dan tanpa biaya. Prestasi ITB dalam JDIHN Awards Tahun 2023 sebagai Anggota JDIH terbaik II untuk Tingkat Perguruan Tinggi turut disoroti. Dengan pengelolaan JDIH yang baik, diharapkan dapat berperan penting dalam 6 Area Perubahan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan informasi mengenai dokumen hukum secara transparan sebagai wujud kepastian hukum. Semua ini sejalan dengan komitmen ITB untuk membangun zona integritas di lingkungan perguruan tinggi.