KABUPATEN BANYUWANGI LIBATKAN UNSUR KECAMATAN, DESA, DAN KALANGAN PERGURUAN TINGGI UNTUK KEMBANGKAN JDIH

Pemerintah daerah, masyarakat, kelompok komunitas, dan perguruan tinggi saat ini tidak akan lepas dari informasi digital, terlebih lagi jika dikaitkan dengan informasi hukum. Hadirnya JDIH menjadi sangat penting khususnya pada tingkat daerah. Sebagai sarana penyebarluasan dokumen dan informasi hukum, keberadaan JDIH telah mengambil bagian penting dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan daerah. Kabupaten Banyuwangi sebagai peraih Penghargaan JDIHN 2022 kategori best of the best terus melakukan penguatan pengelolaan JDIH pada perangkat daerah di bawahnya dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan, desa, hingga perguruan tinggi. Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di hotel Teras Banyuwangi pada 14 Desember 2022 dihadiri langsung oleh Kepala Pusat JDIHN (Nofli) beserta jajaran, Bupati Banyuwangi (Ipuk Fiestiandani) beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Lapas kelas IIa Banyuwangi Wahyu Indarto, Kepala pada perangkat daerah, dan pimpinan pada perguruan tinggi. Dalam sambutannya Nofli mengatakan prestasi yang ditorehkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini akan menjadi catatan dalam sejarah dalam pembangunan hukum di tanah air. Pada acara ini Kabupaten Banyuwangi mengadakan pengukuhan duta JDIH mahasiswa dan komitmen bersama pengelola JDIH di lingkungan Kabupaten Banyuwangi, "hal ini merupakan bentuk nyata implementasi komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh pengelola JDIH terbaik pada masing-masing kategori pada pertemuan Nasional pengelola JDIH yang lalu" ujar Nofli. Bupati Banyuwangi dalam sambutannya juga menyampaikan soal kinerja JDIH di wilayahnya. "Penghargaan yang didapat oleh Banyuwangi ini tidak lantas menjadikan kita berpuas diri namun harus dijadikan penyemangat dan motivasi untuk kabupaten Banyuwangi berbuat lebih baik kedepannya", ungkapnya. Ipuk juga menambahkan bahwa dalam mengelola JDIH bukan dilihat dari penghargaanya saja, tapi apresiasi ini harus dijadikan jalan bagi daerah sebagai ukuran kinerja. Apakah kinerja pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi saat ini sudah tepat atau masih harus dievaluasi kembali. Pada pertemuan ini Koordinator Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum Emalia Suwartika menyampaikan tentang pentingnya cara pengintputan dan pengolahan dalam website JDIH. Dalam rangkaian kegiatan di Banyuwangi, Pusat JDIHN melakukan kunjungan langsung untuk meninjau pengelolaan JDIH pada Pemkab Banyuwangi yang berada di Kelurahan Taman Baru dan Desa Segobang.