JDIH UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DOKUMEN HUKUM DAN PENATAAN REGULASI

Kepala Pusat JDIH Nofli melakukan kunjungan ke Sulawesi Barat dalam rangka pembinaan JDIH ke Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat pada Kamis, 8 Desember 2022. Kunjungan ini merupakan upaya Pusat JDIHN untuk terus mendorong pengelolaan JDIH di Sulawesi Barat agar lebih baik lagi. "Sebagai Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN melaksanakan pembinaan kepada JDIH yang ada di Provinsi dan Kabupaten dalam rangka pengembangan dan peningkatan JDIH sebagai pusat informasi semua produk hukum dari peraturan yang tertinggi hingga peraturan desa" ujar Nofli. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum penting dilakukan dalam rangka menunjang pendokumentasian produk hukum yang transparan, serta sebagai wujud mendukung penataan regulasi baik di tingkat Pusat maupun daerah”, tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Faisol Ali menyatakan bahwa fungsi pengelolaan JDIH adalah untuk penyebarluasan informasi yang selalu diperbaharui dengan peraturan perundang/undangan yang baru, sehingga dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan tepat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Faisol Ali bersama dengan Asisten III Pemprov Sulbar, Jamil Barambangi, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Alexander Palti, Kabiro Hukum Provinsi Sulbar Suyuti dan jajaran yang hadir dalam kesempatan tersebut berkomitmen untuk terus mengembangkan JDIH dan memperbaharui koleksi dokumen hukum di wilayah Sulawesi Barat. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat juga turut dihadiri oleh perwakilan pengelola JDIH di lingkungan Provinsi Sulbar baik secara daring dan luring.