BIMTEK JDIH SEPROVINSI PAPUA BARAT SEBAGAI OPTIMALISASI PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM

Sorong, (30/5) - Pemerintah Provinsi Papua Barat terus melakukan peningkatan pengelolaan JDIH di wilayahnya, bertempat di Hotel City View Kota Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini melibatkan Pusat JDIHN sebagai Pembina JDIH di tingkat Nasional sebagai narasumber kegiatan dengan harapan kegiatan ini dapat menambah pengetahuan pengelola JDIH di Provinsi Papua Barat beserta jajaran dalam mengelola dokumen hukum di wilayahnya. Kegiatan Bimbingan Teknis yang berlangsung dari tanggal 30 s.d 31 Mei 2022 ini dihadiri oleh Pengelola JDIH di Biro Hukum Provinsi Papua Barat, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten II Bidang Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Kota Sorong Thamrin Tajuddin membuka secara langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya Thamrin menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk optimalisasi Pengelolaan JDIH serta bentuk kerjasama antara Pusat JDIHN dan anggota. Selain itu Thamrin berpesan kepada seluruh Bagian Hukum Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat segera dapat membuat dasar hukum pengelolaan JDIH di lingkungannya demi terciptanya pengelolaan JDIH yang lebih baik. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pemberian Sertifikat Integrasi kepada anggota yang telah terintegrasi dengan portal jdihn.go.id Sebagai narasumber Pusat JDIHN diwakili oleh Sub Koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama dan Pustakawan Ahli Pertama BPHN Robby Ferdyan. Bimtek dilaksanakan dengan memberikan penguatan terkait Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dengan cara pemberian materi dan praktek langsung terkait pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan, proses input metadata, dan pembuatan E-Report JDIH.