Peningkatan Kualitas Layanan Pengelolaan JDIH BP2MI

Bogor, (29/06) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dalam Rangka Peningkatan Layanan Pengelolaan JDIH BP2MI bertempat di Swissbell Hotel Bogor. Kegiatan ini melibatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN untuk melakukan Evaluasi Pengelolaan JDIH di BP2MI serta memberikan informasi terkait perkembangan dan arah kebijakan JDIHN terkini. Melalui kegiatan ini Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Drs. Yasmon, M.L.S) menyampaikan apresiasi BPHN kepada BP2MI yang telah mengelola JDIH dengan baik sehingga bisa menjadi pengelola JDIH terbaik tahun 2020 pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Saat ini seluruh Instansi Pemerintah dari tingkat Desa hingga Pusat telah melakukan banyak Inovasi – inovasi terbaru dalam pengelolaan JDIH sehingga penghargaan ini jangan membuat pengelola JDIH BP2MI lengah dan harus terus melakukan Inovasi serta peningkatan kualitas data dan layanan JDIH di BP2MI, ujar Yasmon. Selain itu Kasubbid Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan (Reinal Saputra, S.H.,M.H) dan Kasubbid Digitalisasi Dokumen Hukum JDIHN (Diden Priya Utama, S.Kom) melakukan Evaluasi Pengelolaan Website JDIH BP2MI dan penjelasan tentang Standar Pengelolaan Dokumen Hukum. Peserta kegiatan ini sangat antusias dengan materi yang disampaikan oleh Pusat JDIHN, hal tersebut terlihat dari diskusi yang sangat interaktif antara peserta yang merupakan pengelola JDIH BP2MI, PUSDATIN BP2MI, serta Biro Hukum BP2MI dengan Narasumber, melalui Kegiatan ini diharapkan Pusat JDIHN dapat memberikan masukan untuk pengembangan JDIH BP2MI kedepan menjadi lebih baik.