DORONG KINERJA JDIH SETWAN DAN PERPUSTAKAAN HUKUM, KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR LAKSANAKAN KEGIATAN PENINGKATAN ASISTENSI PENGGUNAAN LAYANAN INFORMASI

Surabaya (1/4) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur melaksanakan kegiatan peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi. Kegiatan yang bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Timur ini diikuti secara langsung dan secara daring oleh anggota JDIHN tingkat DPRD Kabupaten dan Kota, dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Haris Nasiroedin, dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur Lilik Pudjiastuti, beserta jajarannya. Adapun dari Pusat JDIHN BPHN dihadiri oleh Iswiyanti Kunti Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pemeliharaan Koleksi, dan Rahma Fitri JFU Bidang Jaringan Informasi Hukum. Dalam Kegiatan ini Lilik Pudjiastuti menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Timur sudah mendapatkan penghargaan oleh BPHN selaku Pusat JDIHN atas kinerja 100% JDIH untuk keaktifan JDIH tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, juga Sekretariat Dewan di Provinsi Jawa Timur yang sudah terintegrasi dengan Pusat JDIHN (dalam Website JDIHN.go.id). Oleh karena itu pada tahun 2021 ini selain akan ada peningkatan pengelolaan JDIH dari tahun sebelumnya, akan dipercepat juga kinerja JDIH dari Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta di Provinsi Jawa Timur. “Pemenuhan hak masyarakat umum atas akses informasi hukum ini merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah, sehingga adanya JDIH ini sangat amat baik. Selain itu juga dapat menjadi sumber dokumen dan informasi hukum agar partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan di daerah lebih aktif lagi”, tutur Lilik. Namun dalam pengelolaan JDIH khususnya di tingkat Setwan dan Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi, masih ditemukan permasalahan dalam pengklasifikasian dokumen dan informasi hukum apa yang akan dikelola, karena masih banyak kekurangan informasi sehingga pengelolaannya menjadi duplikasi data dengan JDIH Kabupaten dan Kota. Menanggapi hal tersebut, Iswiyati mewakili Pusat JDIHN memberikan apresiasi atas capaian yang sudah diperoleh atas pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Timur ini, dan menyampaikan bahwa Pusat JDIHN sudah memfasilitasi penggunaan aplikasi ILDIS bagi anggota JDIH yang kesulitan dari sisi anggaran dan teknis IT. Aplikasi ILDIS ini dapat juga digunakan oleh Perpustakaan Hukum di Perguruan Tinggi yang belum memiliki website JDIH. Disampaikan juga bagi anggota JDIH yang sudah terintegrasi dengan Pusat JDIHN, untuk melengkapi data serta metadata dalam tiap-tiap dokumen dan informasi hukum yang dikelola. Untuk permasalahan dan pengelolaan JDIH di tingkat Setwan dan Perguruan Tinggi yang pengelolaannya duplikasi data dengan JDIH Kabupaten dan Kota, masih ada kurangnya informasi terhadap dokumen dan informasi hukum apa saja yang dikelola oleh JDIH Setwan dan Perguruan Tinggi, ke depannya akan disampaikan kepada Pimpinan Pusat JDIHN mengenai perlu adanya pedoman untuk anggota JDIHN sesuai dengan tingkat anggotanya mengenai dokumen dan informasi hukum apa saja yang dikelola. “SIlahkan hubungi kami di Pusat JDIHN jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam pengelolaan JDIH, maupun untuk penggunaan aplikasi ILDIS. Sehingga kinerja JDIH di Provinsi Jawa Timur dapat lebih baik lagi” pesan Iswiyati. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi JDIH DPRD yang hadir secara langsung, dan pengisian instrumen Monitoring dan Evaluasi bagi seluruh anggota JDIH yang hadir.