JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA
132
1976
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969
183
2396
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
184
1539
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LEN
180
1297
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR PHN-HN.04.03-09 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM SERTA PERPANJANGAN SERTIFIKASI
9
955
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR PHN-HN.03.03-36 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
4
754
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR PHN-HN.03.03-42 TAHUN 2016 TENTANG PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DAN PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
19
857
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVI/MPR/1998 TENTANG POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI
8
593