• Pencarian
    • Integrasi

Daftar Anggota
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 12 JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 4
KETETAPAN MPR (16 Data)






JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA

132 1976
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969

183 2396
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

184 1539
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LEN

180 1297
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR PHN-HN.04.03-09 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM SERTA PERPANJANGAN SERTIFIKASI

9 955
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR PHN-HN.03.03-36 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

4 754
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR PHN-HN.03.03-42 TAHUN 2016 TENTANG PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DAN PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

19 857
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVI/MPR/1998 TENTANG POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI

8 593
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

3 569
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3 662
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ›