JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
HUKUM KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA HOAX DALAM TINJAUAN: REFLEKSI ATAS HOAX COVID-19 DAN PENOLAKAN OMNIBUS LAW
16
40
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PEMOLISIAN MASYARAKAT DAN PENGAMANAN SWAKARSA SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL
18
32
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
KONTEN PRANK SEBAGAI KRISIS MORAL REMAJA DI ERA MILENIAL DALAM PANDANGAN PSIKOLOGI HUKUM DAN HUKUM ISLAM
15
35
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK
18
34
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PENOLAKAN EUROPEAN CONVENTION ON CYBERCRIME OLEH RUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEPENTINGAN NASIONAL
58
33
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA KONFLIK BATAS WILAYAH DI ERA OTONOMI DAERAH ( ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XVI/2018)
16
38
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
HILANGNYA HAK PERSAMAAN DIMATA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BAGI MASYARAKAT MISKIN PENGGUNA NARKOTIKA
13
41
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016)
14
47