JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN KANTOR STAF PRESIDEN (KSP) DALAM STRUKTUR LEMBAGA KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA
45
106
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
56
113
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRILAKU HAKIM PASCA JUDICIAL REVIEW
35
120
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
54
120
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI
141
113
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
ESENSI PAHAM KONSEP KONSTITUALISME DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN SISTEM KETATANEGARAAN
94
126
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP UTANG PERSEROAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1914 K/PDT/2009 )
45
148