JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PERAN OMBUDSMAN REPBULIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN MALADMINISTRASI DI INDONESIA
66
157
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
TINJAUAN TEORITIS KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM NEGARA INDONESIA
112
160
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
UNION BUSTING SEBAGAI UPAYA MEMAHAMI DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERBURUHAN: SUATU TINJAUAN STUDI SOCIO-LEGAL
74
171
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHPHU
106
154
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PERKAWINAN DALAM AJARAN KHONG HU CU DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA TAHUN 2000
85
155
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
66
151
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PROBLEMATIKA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS : PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) DENGAN PT BUMIGAS ENERGI)
80
460
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA (SPLITSING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
94
163