JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN KANTOR STAF PRESIDEN (KSP) DALAM STRUKTUR LEMBAGA KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA
49
111
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
58
118
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRILAKU HAKIM PASCA JUDICIAL REVIEW
36
127
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
55
125
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI
145
119
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
ESENSI PAHAM KONSEP KONSTITUALISME DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN SISTEM KETATANEGARAAN
99
132
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP UTANG PERSEROAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1914 K/PDT/2009 )
48
160