JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENDAMPINGAN, PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES)
13
38
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP BANGUNAN TANPA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TANGERANG SELATAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI KASUS DI KOTA TANGERANG SELATAN)
10
37
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
HAK POLITIK INDIVIDUAL PRA DAN PASCA MENJADI NARAPIDANA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
11
39
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
AKULTURASI HUKUM ADAT BADUY DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA
11
41
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (ANALISA PUTUSAN NO.1054/PID.B/2018/PN.JKT.SEL)
10
44
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PROBLEMATIKA DAN TEKNIS PENYELENGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19
11
35
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PERALIHAN HAK MILIK TANAH DITINJAU DARI PASAL 1365 KUH PERDATA DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT 252/PDT.G/2018/PN JKT.BRT)
11
38
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN MENURUT PASAL 374 KUHP DALAM PENDEKATAN TEORI PEMIDANAAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1316/PID.B/2017/PN.JKT.SEL)
11
37