JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
89
181
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM OPTIK HUKUM PIDANA
75
171
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DALAM PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/10/PBI/2017 (STUDI KASUS PADA PT BNI SYARIAH CABANG BUMI SERPONG DAMAI, TANGERANG SELATAN)
191
135
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 UNTUK PENYALAHGUNA DAN KETENTUAN REHABILITASI (ANALISA PUTUSAN NOMOR. 2106/PID.SUS/ 2018/PNTNG )
64
165
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PENERAPAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN RESTRUKTURISASI BERDASARKAN PASAL 21 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 33/POJK.03/2018 TENTANG RESTRUKTURISASI (STUDI KASUS DI BPR LESTARI JAKARTA BARAT)
57
157
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO : 10/PID.B/2018/PN RKB)
66
178
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU SEKALIGUS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
59
177
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DITINJAU DARI PASAL 468 KUHD TENTANG PENGANGKUTAN BARANG (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2316 K/PDT/2015)
59
168
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (STUDI KASUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NASIONAL DEPOK)
50
127
JDIH PERPUSTAKAAN HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
PERLINDUNGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERHADAP PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 29 PK/PDT.SUS-HKI/2016)
13
37