JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
21
72
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1/K/I-XIII.2/2/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
26
73
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 10/K/I-XIII.2/11/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
23
61
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 13/K/I-XIII.2/12/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
23
61
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 14/K/I-XIII.2/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
31
64
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
PERATURAN KODE ETIK MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
17
61
JDIH SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
KODE ETIK ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
21
65