JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1949 TENTANGSEMENTARA MENUNGGU DIADAKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL, SEMUA UNDANG-UNDANG DIUMUMKAN OLEH PRESIDEN/MENTERI KEHAKIMAN DENGAN PERANTARAAN RADIO DAN DALAM HARIAN
0
36
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1949 TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN CDT. DERZEEMACHT BERDASARKAN TERR.ZEE ENMARITIME KRINGEN ORDONNANTIEENZ. KEPADA KEPALA STAF ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
0
30
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1950 TENTANG PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH
0
32
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1950 TENTANG PENERBITAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH
0
32
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1950 TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950
0
37
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1950 TENTANG PENERIMAAN ANGGAUTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
0
31
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950, "PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950" ("P.G.M. 1950")
0
36