JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 1 TAHUN 1960 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG PUSAT NO. PRT. /PEPERPU/014/1958 TANGGAL 16 APRIL 1958 DAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT NO. Z1/1/5 TANGGAL 16 APRIL 1958 (BERITA NEGARA NO. 37) TENTANG BEBERAPA HAL MENGENAI KEWARGANEGARAAN
0
22
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG MAHKAMAH ANGKARAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DALAM KEADAAN PERANG
0
16
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 3 TAHUN 1960 TENTANG PEMBATASAN TERHADAP PENCETAKAN, PENERBITAN, PENGUMUMAN, PENYAMPAIAN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN DAN/ATAU PENEMPELAN SURAT KABAR ATAU MAJALAH YANG MEMPERGUNAKAN HURUF BUKAN HURUF LATIN ATAU HURUF ARAB ATAU HURUF DAERAH INDONESIA
0
15
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 4 TAHUN 1960 TENTANG PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DIPERUSAHAAN-PERUSAHAAN, JAWATAN-JAWATAN DAN BADAN-BADAN YANG VITAL
0
16
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PEMBATASAN TERHADAP PENCETAKAN, PENERBITAN, PENGUMUMAN, PENYAMPAIAN, PENYIMPANAN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN DAN/ATAU PENEMPELAN TULISAN-TULISAN BERUPA APAPUN JUGA, LUKISAN-LUKISAN, KLISE-KLISE DAN GAMBAR-GAMBAR YANG MENGENAI PELAKSANAAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 7 TAHUN 1959 DAN PERATURAN PRESIDEN NO. 13 TAHUN 1960
0
18
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 6 TAHUN 1960 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA SEGALA KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK
0
16
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA
0
18
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 8 TAHUN 1960 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG PUSAT KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NO. PRT/PEPERPU/028/1958 TANGGAL 5 SEPTEMBER 1958 TENGANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI-ORGANISASI PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA "MASYUMI", "PARTAI KRISTEN INDONESIA (PARKINDO)", "PARTAI SOSIALIS INDONESIA (P.S.I), DAN "IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA (I.P.K.I)" DI DAERAH-DAERAH TAPANULI, SUMATERA BARAT, RIAU DARATAN SERTA SULAWESI UTARA DAN TENGAH"
0
15