JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA
0
19
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
0
19
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA NO. 82 TAHUN 1959)
0
19
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN, KECAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH
0
20
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG NAMA JABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
0
19
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG DEWAN URUSAN PEGAWAI
0
19
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG WAJIB LATIHAN BAGI PEJABAT NEGERI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA
0
19
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PUSAT INTELLIGENCE
0
19
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1959 TENTANG KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M. 1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN C.Q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI KESEHATAN DIDALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS ANGGOTA TENTARA DAN JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM-PIATUNYA YANG MENERIMA PENSIUN DAN/ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
0
19