• Pencarian
    • Integrasi

4 Tipe Dokumen
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 295
Pencarian Dokumen (295 Data)






JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1959 TENTANG KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS BIR DAN ALKOHOL SULINGAN DAN KENAIKAN BEA-MASUK ATAS BIR

102 202
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 (STAATSBLAD 1944 NO. 17)

83 240
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH (STAATSBLAD 1934 NO. 611)

79 190
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921

113 181
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908

94 200
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951

74 215
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1959 TENTANG MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI

77 214
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN NAMA "MEDALI SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA" MENJADI "BINTANG SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA"

98 202
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 160 TAHUN 1957) DAN PENETAPAN KEADAAN BAHAYA

148 340
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 32
  • 33
  • ›