JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN
90
247
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951 TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN MENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG
88
231
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 21 TAHUN 1951 TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA
80
205
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 22 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN ANGGARAN 1950
83
211
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 23 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN TAHUN 1944
81
228
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 24 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA POS TARIP BEA MASUK
90
210
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 25 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141)
74
218