JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1948 TENTANG MILITAIRISASI JAWATAN KERETA API DAN JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON
81
185
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1948 TENTANG PINJAMAN NEGARA DENGAN MENGELUARKAN SURAT-SURAT TANDA HUTANG NEGARA
66
189
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1948 TENTANG MEMPERCEPAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM KEADAAN BAHAYA
70
182
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1948 TENTANG KEJAHATAN-KEJAHATAN DALAM KEADAAN BAHAYA YANG DAPAT DIHUKUM DENGAN HUKUMAN MATI
62
171
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1948 TENTANG JAWATAN LISTRIK DAN GAS DALAM PENGAWASAN ANGKATAN PERANG
87
178
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1948 TENTANG PEMBERIAN KEKUASAAN MENGELUARKAN SURAT PAKSA UNTUK MEMUNGUT PAJAK
58
181
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1948 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA (PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1947 NOMOR 14).
83
181