• Pencarian
    • Integrasi

4 Tipe Dokumen
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI 48
Pencarian Dokumen (48 Data)






JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG PEMAKAIAN/PENGGUNAAN TANDA DAN KATA-KATA PALANG MERAH

45 143
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 2 TAHUN 1962 TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DIDAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA

47 149
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 3 TAHUN 1962 TENTANG DIPERTAHANKAN BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DIDAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA PERANG TERTINGGI,

47 147
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 4 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN/TAMBAHAN PASAL 5 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 2 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 64 - TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 1995) TENTANG MAHKAMAH ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DALAM KEADAAN PERANG PASAL 5 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 2 TAHUN 1960 (LEMBARAN NEGARA TAHU 1960 NO. 64 - TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 1995) TENTANG MAHKAMAH ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DAN KEADAAN PERANG

46 153
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA YAYASAN RADEN SALEH

43 169
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 6 TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN MEMPERGUNAKAN BURUNG MERPATI POS SEBAGAI ALAT PENGHUBUNG/PEMBERITAAN

53 152
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 7 TAHUN 1962 TENTANG PERBANTUAN KOMPONEN SIPIL PADA GUBERNUR MILITER MANDALA

47 145
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 8 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN/TAMBAHAN PASAL 2 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 7 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 108) TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA

51 154
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 9 TAHUN 1962 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 3 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK MAU MENERIMA DAN MEMPERTAHANKAN MANIFESTO POLITIK, NO. 5 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI ROTARY CLUB, NO. 6 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI DEVINE LIFE SOCIETY, NO. 7 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI VRIJMETSELAREN LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA), MORAL REARMAMENT MOVEMENT DAN ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF RUCEN CRUISERS (AMORC), NO. 8 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI LIGA DEMOKRASI DAN NO. 5/PEPERTI TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA YAYASAN RADEN SALEH

57 155
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ›