JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG PEMAKAIAN/PENGGUNAAN TANDA DAN KATA-KATA PALANG MERAH
11
31
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 2 TAHUN 1962 TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DIDAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA
12
31
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 3 TAHUN 1962 TENTANG DIPERTAHANKAN BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DIDAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA PERANG TERTINGGI,
10
31
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 4 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN/TAMBAHAN PASAL 5 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 2 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 64 - TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 1995) TENTANG MAHKAMAH ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DALAM KEADAAN PERANG PASAL 5 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 2 TAHUN 1960 (LEMBARAN NEGARA TAHU 1960 NO. 64 - TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 1995) TENTANG MAHKAMAH ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DAN KEADAAN PERANG
12
37
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA YAYASAN RADEN SALEH
11
35
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 6 TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN MEMPERGUNAKAN BURUNG MERPATI POS SEBAGAI ALAT PENGHUBUNG/PEMBERITAAN
13
35
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 7 TAHUN 1962 TENTANG PERBANTUAN KOMPONEN SIPIL PADA GUBERNUR MILITER MANDALA
12
32
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 8 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN/TAMBAHAN PASAL 2 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 7 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 108) TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA
11
37
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 9 TAHUN 1962 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 3 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK MAU MENERIMA DAN MEMPERTAHANKAN MANIFESTO POLITIK, NO. 5 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI ROTARY CLUB, NO. 6 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI DEVINE LIFE SOCIETY, NO. 7 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI VRIJMETSELAREN LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA), MORAL REARMAMENT MOVEMENT DAN ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF RUCEN CRUISERS (AMORC), NO. 8 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI LIGA DEMOKRASI DAN NO. 5/PEPERTI TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA YAYASAN RADEN SALEH
14
36