JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 19 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN BERLABUH DI DAERAH PELABUHAN BITUNG BAGI KAPAL-KAPAL NIAGA
10
31
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 20 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PENEMPATAN SERO-SERO DAN ALAT-ALAT PENANGKAP IKAN LAINNYA DI PERAIRAN INDONESIA TANPA IJIN
15
39
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 21 TAHUN 1960 TENTANG TEMPAT-TEMPAT UNTUK PENGAWASAN BAGI KAPAL-KAPAL YANG MENGADAKAN PELAYARAN ANTARA DAERAH-DAERAH TERTUTUP DENGAN LUAR NEGERI ATAU SEBALIKNYA
13
33
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERINGGI NO.7 TAHUN 1960, TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA
13
31
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 2 TAHUN 1961 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERCETAKAN SWASTA
13
38
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 3 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK MAU MENERIMA DAN MEMPERTAHANKAN MANIFESTO POLITIK
13
30
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 4 TAHUN 1961 TENTANG TANAMAN TEBU RAKYAT UNTUK PABRIK-PABRIK GULA DALAM TAHUN GILING 1961
12
33