JDIH LPNK (LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN) BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN KEPALA BNP2TKI NOMOR PER.15/KA/XII/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN BNP2TKI
91
210
JDIH LPNK (LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN) BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN KEPALA BNP2TKI NOMOR PER.4/KA/V/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TKI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN
78
214
JDIH LPNK (LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN) BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BNP2TKI NOMOR KEP.98/KA/X/2012 TENTANG PELAYANAN PENERBITAN KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
19
52
JDIH LPNK (LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN) BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BNP2TKI NOMOR KEP.100/KA/X/2012 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
60
66
JDIH LPNK (LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN) BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN KEPALA BNP2TKI NOMOR PER.2/KA/I/2012 TENTANG BIAYA PENEMPATAN EKS TKI KE HONGKONG SAR
115
227
JDIH LPNK (LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN) BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BNP2TKI NOMOR KEP.81/KA/III/2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
18
60
JDIH LPNK (LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN) BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN KEPALA BNP2TKI NOMOR PER.13/KA/VII/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERLINDUNGAN CTKI ATAU TKI
88
201
JDIH LPNK (LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN) BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN KEPALA BNP2TKI NOMOR PER.19/KA/X/2012 TENTANG PROSEDUR PENEMPATAN CALON TKI BERMASALAH PADA PENGGUNA BERBADAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN
80
201
JDIH LPNK (LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN) BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BNP2TKI NOMOR KEP.17/KA/II/2012 TENTANG PENETAPAN OPERATOR ANGKUTAN DAN JUMLAH KUOTA ANGKUTAN PEMULANGAN TKI DARI GEDUNG PENDATAAN KEPULANGAN TKI NEGLASARI KE TEMPAT TINGGAL DI DAERAH ASAL
20
51