JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1953 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141)
0
6
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1953 TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, MENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IDZIN
0
7
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1953 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NOMOR 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN
0
7
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1953 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING
0
6
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1954 TENTANG MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR
0
5
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1954 TENTANG MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN
0
12
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1954 TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
0
5