JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 7 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI "VRIJMETSELAREN-LOGGE (LOGE AGUNG INDONESIA)". "MORAL REARMAMENT MOVEMENT" DAN "ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF RUCEN- CRUISERS (AMORC)"
39
131
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 8 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI "LIGA DEMOKRASI"
44
127
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA
44
126
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA
39
126
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 11 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN PENGUMUMAN, PENYAMPAIAN, PENYIMPANAN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN ATAU PENEMPELAN MAJALAH-MAJALAH "TIME" DAN "LIFE"
46
126
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 12 TAHUN 1961 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 4 TAHUN 1961, TENTANG TANAMAN TEBU RAKYAT UNTUK PABRIK-PABRIK GULA DAN TEBU DALAM TAHUN GILING 1961
48
127
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 13 TAHUN 1961 TENTANG PEMASUKAN, PEMAKAIAN, ATAU PEMINDAHAN INSTALASI RADIO UNTUK KEPENTINGAN KOMUNIKASI DAN NAVIGASI DI WILAYAH INDONESIA
37
126