JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 65 TAHUN 1956)
16
63
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1957 TENTANG PERATURAN PAJAK DAERAH
21
79
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1957 TENTANG PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH
19
73
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 13 TAHUN 1957 TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR78 TAHUN 1952) TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PENGUBAHAN PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG NOMOR 25 DAN 34 TAHUN 1950, LEMBARAN-NEGARA NOMOR 41 DAN 74 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
15
63
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN UNTUK PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 SELAMA 6 BULAN SETELAH BERAKHIRNYA KEPUTUSAN DEWAN MONETER TANGGAL 2 PEBRUARI 1957 NOMOR 23 (TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 1158, BERITA NEGARA TANGGAL 22 PEBRUARI 1957 NO. 16 TAHUN 1957) YANG DIADAKAN BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 3 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1953 LEMBARAN-NEGARA NOMOR 40 TAHUN 1953)
13
61
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1957 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
16
70
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 16 TAHUN 1957 TENTANG PAJAK BANGSA ASING TAHUN 1957
26
69