JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1957 TENTANG PENGUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 30 TAHUN 1956) TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
0
7
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1957 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR
0
6
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1957 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU
0
6
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1957 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG
0
7
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1957 TENTANG PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCALVE IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN
0
5
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG POKOK POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956
0
5
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1957 TENTANG DEWAN NASIONAL
0
6