JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL
0
12
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1951 TENTANG PRUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 NO. 240 JO. STAATSBLAD 1931 NO. 47)
0
18
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1951 TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA
0
12
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1951 TENTANG PENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47, MENGENAI IDZIN MASUK DAN IDZIN TINGGAL UNTUK BANGSA ASING KE/DI INDONESIA
0
13
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1951 TENTANG TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 37 TAHUN 1950, MENGENAI PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
0
12
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "GRONDHUUR-ORDONNANTIE" (S. 1918 NO. 88) DAN "VORSTENLANDSCH GRONDHUURREGLEMENT" (S. 1918 NO. 20)
0
11
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BPHN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUM TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 NO. 141)
0
12