JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1954 TENTANG MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
16
67
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1954 TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTTONOOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA
18
68
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT
24
83
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1954 TENTANG PENGUBAHAN NAMA PROPINSI SUNDA KECIL MENJADI PROPINSI NUSA TENGGARA
17
77
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1954 TENTANG NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERS MAATSCHAPPJ (B.V.M.) NV
21
68
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1954 TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI
19
84
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1954 TENTANG PENGUBAHAN "KROSOK-ORDONNANTIE 1937" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 604)
17
69