Berita JDIHN

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengintegrasian Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Provinsi Riau, Selasa (17/05). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Kemenkumham Riau, Achmad Brahmantyo Machmud dengan dihadiri oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau serta Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Provinsi Riau. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Nofli, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Kapus JDIHN) beserta jajaran. Dalam sambutannya Achmad Brahmantyo menyampaikan “Dalam rangka menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas, tertata dan terselenggara dengan baik, perlu adanya pengintegrasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) seluruh anggota. Adanya integrasi JDIH dalam satu portal (JDIHN) merupakan salah satu upaya mewujudkan sistem pembangunan hukum secara nasional. Harapannya ialah memperoleh kemudahan dalam melakukan akses dokumen, produk hukum dan informasi hukum lainnya,” ucapnya. Kemudian apresiasi diberikan kepada Perguruan Tinggi yang telah terintegrasi dengan JDIHN Pusat. Harapannya, melalui kegiatan ini bisa menjadi jembatan integrasi antara JDIH Perguruan Tinggi yang ada di Wilayah Riau dengan Pusat sehingga dapat mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi yang terpadu, berkualitas, lengkap, akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Selanjutnya Kapus JDIHN, Nofli, menyampaikan beberapa informasi penting terkait perkembangan JDIH terkini serta pentingnya peran perpustakaan hukum pada Perguruan Tinggi sebagai anggota JDIH, "adapun dokumen hukum yang dikelola oleh anggota JDIH perguruan tinggi nantinya akan menjadi koleksi hukum nasional yang sudah terintegrasi dengan portal JDIHN", pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Diden selaku Sub Koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perpustakaan Hukum yang ingin bergabung menjadi anggota JDIHN dan terintegrasi dengan portal JDIHN. Dijelaskan lebih lanjut bahwa aplikasi Indonesian Legal Documentation and Information System (ILDIS) yang dimiliki oleh pusat JDIHN dibuat untuk membantu anggota JDIH dalam melakukan pengelolaan dokumen hukum. “Pusat JDIHN telah membuat aplikasi ILDIS Ver. 3 yang dimana aplikasi ini dapat digunakan secara gratis oleh anggota JDIH yang dirasa memiliki keterbatasan IT dan anggaran di instansinya dalam membangun JDIH”, ungkapnya.

Manokwari, (12/04) - bertempat di aula Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dilaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan JDIH ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari BPHN dan Biro Hukum Provinsi Papua Barat dengan peserta dari Biro Hukum Setda Prov. Papua Barat maupun Bagian Hukum dan sekretariat DPRD Provinsi dan Pemkab/Kota se-Papua Barat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman. Dalam sambutan Taufiqurrakhman menyampaikan bahwa keberadaan JDIH menjadi pusat dalam mengakses informasi hukum yang dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pencerdasan masyarakat tentang peraturan yang berlaku serta pengambilan kebijakan dalam proses legislasi. “Saat ini penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dilakukan dengan lengkap, akurat dan tepat waktu. JDIH hadir dengan menyajikan informasi yang dikemas secara kreatif dengan akses yang mudah guna menarik perhatian masyarakat luas agar dapat digunakan secara optimal”, tutur Taufiqurrakhman. Taufiqurrakhman juga menyampaikan mengenai kondisi terkini pengelolaan JDIH di wilayah Papua Barat, bahwa jumlah anggota JDIH di Papua Barat adalah sebanyak 28 anggota, sementara yang telah terintegrasi sebanyak 21 anggota dan berharap melalui kegiatan ini Provinsi Papua Barat dapat tercapai Provinsi JDIH 100%. Pada akhir sambutannya, Taufiqurrakhman menuturkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu dan akses JDIH yakni: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola JDIH, Sistem Pelayanan Produk JDIH, dan tidak kalah penting adalah kolaborasi/ kemitraan jaringan dan konektivitas pemerintah pusat dan daerah, tuturnya. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Kapus JDIHN) Nofli dalam kesempatan yang sama meminta kepada seluruh peserta yang hadir terus mengembangkan JDIH di instansinya. Seperti tahun sebelumnya, penilaian JDIH dilakukan ke seluruh Anggota JDIH termasuk di wilayah Papua Barat, oleh karena itu Nofli menekankan agar anggota JDIH di Provinsi Papua Barat tidak lupa untuk mengisi laporan tahunan pengelolaan JDIH melalui aplikasi e-report. Ini penting sekali mengingat hasil evaluasi pengelolaan JDIH di Provinsi Papua Barat baru sedikit yang menyampaikan laporan tahunan. Sub Koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum, Diden Priya Utama dalam sesi diskusi meminta kepada seluruh peserta untuk segera melaporkan e-report secara berkala. Pada akhir diskusi, guna meningkatkan pengetahuan pengelola JDIH dalam pengelolaan dokumen hukum, Diden mensosialisasikan modul cara penggunaaan aplikasi ILDIS 3 pada seluruh peserta kegiatan. Modul ini khusus diberikan kepada anggota JDIH di Provinsi Papua Barat yang menggunakan aplikasi ILDIS 3 dan juga mengikuti program PROPESI.

Hari pertama kerja pasca cuti bersama dan libur hari raya Idul Fitri dimanfaatkan oleh Kepala Pusat JDIHN untuk menggelar Halal Bihalal keluarga Besar Pusat JDIHN. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Hardjito ini dihadiri oleh seluruh pegawai Pusat JDIHN. Dalam Halal Bihalal tersebut Kepala Pusat JDIHN menyampaikan selamat Idul Fitri  kepada seluruh pegawai Pusat JDIH. "Mari kita mulai lembar baru di Pusat JDIHN dengan saling memaafkan, melupakan, dan kembali bersinergi antar pegawai", tutur Kapus JDIHN. Nofli juga meminta kepada seluruh jajaran untuk menyambut hari kerja ini dengan penuh semangat. "Kesempatan libur dan cuti bersama kemarin menjadi semangat untuk mengisi ulang energi untuk kita lebih produktif, semangat, dan pastinya siap menyambut tugas-tugas yang perlu diselesaikan", kata Nofli. Dalam kesempatan tersebut Nofli juga mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk menyelesaikan target-target yang telah dibuat. "Apa yang menjadi tarja, penyerapan, dan rencana JDIHN kedepan untuk segera dilaksanakan dan saling berkoordinasi antar lini maupun dengan Anggota JDIH agar JDIHN semakin baik lagi. Setelah libur panjang mari kita bekerja lagi lebih produktif. Play Hard Work Hard", pesan Nofli.

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang diwakili oleh Kepala Pusat JDIHN beserta jajaran mengikuti kegiatan Sosialisasi JDIH dan Peluncuran Aplikasi Berbasis Android & IOS dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diselenggarakan dari tanggal 20-21 April 2022. Kegiatan yang berlangsung di hotel Holiday Inn Batam ini juga diikuti oleh Anggota Pimpinan Bawaslu, Totok Hariyono, Lolly Suhenti, Puadi, Herwyn J.H. Malonda, dan Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmaja, Kepala Provinsi Bawaslu Said beserta para Anggota Bawaslu seluruh Indonesia secara hybrid. Bawaslu telah melakukan pengembangan JDIH ke dalam bentuk aplikasi yang lebih user friendly dengan format aplikasi berbasis Android dan juga IOS. Pada peluncuran ini Bawaslu menampilkan beberapa fitur konten yang terdapat di dalamnya serta uji coba untuk penginstallan pada google play store pada peserta kegiatan. Lolly Suheti mengatakan dalam sambutannya bahwa ini adalah merupakan langkah dan wujud nyata masyarakat Indonesia untuk tidak lagi punya kendala dalam mengkases dokumentasi dan informasi hukum, karena hanya dengan satu usapan jempol seluruh data tentang hukum sudah bisa tersaji ditangan masyarakat. Herwyn J.H Malonda juga menambahkan pada sambutannya bahwa diharapkan dengan adanya JDIHN ini bisa dilakukan interaksi kepada publik yang salah satu diantaranya adalah terlibat dalam pengawasan pemilu dengan mengetahui proses ketentuan regulasi yang ada. Acara yang diselenggarakan dua hari ini juga dihadiri oleh perwakilan mahasiswa se- Kota Batam. Pada hari ke dua Kepala Pusat JDIHN menyampaikan gambaran umum tentang JDIHN. Dalam paparannya Kepala Pusat JDIHN juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bawaslu karena Bawaslu sudah memberikan solusi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna terkait dengan aplikasi berbasis mobile yang bisa digunakan untuk kepentingan dari Bawaslu itu sendiri dan juga masyarakat penggunanya. Kunjungan ke Batam dimanfaatkan Pusat JDIHN untuk berkunjung ke Pemerintah Kota Batam dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan website JDIH Kota Batam, serta perkembangan perpustakaan dan juga inovasi sosialisasi JDIH melalui videotron yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

Jakarta (14/04), Pusat JDIHN menerima kunjungan konsultasi tim pengelola JDIH KOMNASHAM. Kunjungan ini diterima oleh Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum Emalia Suwartika beserta tim Otomasi Dokumentasi Hukum. Pada pertemuan ini, Perwakilan tim pengelola JDIH KOMNASHAM menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pada proses pemasangan dan pengelolaan ILDIS. Dalam kesempatan yang sama, Emalia mewakili Kepala Pusat JDIHN menyerahkan piagam integrasi kepada tim JDIH KOMNASHAM. Emalia menyampaikan kepada pengelola JDIH KOMNASHAM bahwa selain penanganan teknis untuk melaksanakan kewajiban pengelolaan dokumen hukum, anggota JDIH berkewajiban melakukan pelaporan JDIH. Untuk kendala teknis yang dihadapi oleh pengelola JDIH KOMNASHAM telah dilakukan pengecekan serta penanganan oleh teknisi dari Pusat JDIHN dan Teknisi dari JDIH KOMNASHAM.