Kejaksaan Agung RI, Percepat Integrasi JDIHN di awal Tahun

Jakarta, 10 Januari 2020 ~ Dalam rangka percepatan partisipasi anggota JDIHN aktif dan terintegrasi, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Yasmon) didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan (Reinal Saputra) menyambangi Biro Hukum Kejaksaan Agung RI. Dalam kunjungan ini Yasmon diterima oleh Kepala Biro Hukum Kejaksaan Agung RI (Dr. Asep N. Mulyana) dan jajarannya. Yasmon menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum tentang manfaat dan pentingnya JDIH bagi sebuah instansi dalam melakukan pendokumentasian dokumen hukum. Selain itu disampaikan pula hasil evaluasi kondisi JDIH di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Dalam pertemuan yang dilakukan di ruang kerja Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kejaksaan Agung RI tersebut Dr. Asep N Mulyana menyambut baik keberadaan JDIHN dan menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung RI sedang membangun/menyempurnakan sistem JDIH dan berkeinginan untuk segera mengintegrasikan sistem JDIH yang ada saat ini dengan Pusat JDIHN sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tetang JDIHN. Untuk itu beliau berharap kiranya BPHN selaku Pusat JDIHN dapat memberikan bimbingan terhadap pengelolaan sistem dan dokumen hukum melalui JDIH. Menanggapi hal tersebut Yasmon menyampaikan bahwa BPHN melalui Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional siap bekerja sama guna percepatan pengelolaan JDIHN di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Sebelum mengakhiri pertemuan, Yasmon menyampaikan harapan agar Biro Hukum selaku Pusat JDIHN di lingkungan Kejaksaan Agung dapat memberdayakan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di wilayah untuk berpartisipasi aktif guna menambah koleksi dokumen hukum mengingat insan Kejaksaan banyak memberikan masukan terhadap pelaksanaan dan perkembangan hukum di Indonesia melalui berbagai bentuk produk, hukum dan hal tersebut tentunya sangat bermanfaat dalam menambah Khazanah Dokumen Hukum Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Dr Asep N Mulyana menyampaikan akan berkonsultasi dengan Pimpinan untuk menentukan konsep yang tepat dalam hal keterlibatan UPT di lingkungan Kejaksaan Agung RI, dan meminta kepada jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan Tim Pusat JDIHN terkait dengan program/kegiatan yang dapat dilaksanakan guna percepatan JDIH Kejaksaan Agung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.