JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PENENTUAN KRITERIA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM
6
19
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
3
20
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LEGITIMASI QANUN HUKUM JINAYAT DAN QANUN POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM DALAM BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA
27
15
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
2
14
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PERKEMBANGAN HUKUM ADAT BERKENAAN DENGAN PEMBERLAKUAN OTOMI KHUSUS
1
8
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LEGITIMASI PERMAPASAN ASET PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
3
11
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PENGUATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PARTAI POLITIK (STUDI TENTANG LEMBAGA PENGAWAS DANA POLITIK PARTAI POLITIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016)
3
11
JDIH UNIT ESELON 1 KEMENKUMHAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
2
15